Prosedur Dan Syarat-Syarat Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Inilah Prosedur Dan Syarat-Syarat Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

PROSEDUR DAN SYARAT - SYARAT PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

( BERDASARKAN SK. BUPATI MALANG NO. 21 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN )

A. Perseroan Terbatas (PT)

    1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

    2. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman

    3. Fotocopy KTP Direktur / penanggung jawab

    4. Fotocopy NPWP Perusahaan

    5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha dan HO bagi perusahaan yang dipersyaratkan

    6. Neraca awal perusahaan

    7. Fotocopy pelunasan PBB tempat usaha

    8. Pas photo penanggung jawab 3 x 4 sebanyak 3 lembar

B. Perorangan

    1. Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (HO) bagi Perusahaan yang dipersyaratkan

    2. Foto copy KTP pemilik / penanggung jawab Perusahaan

C. Perusahaan Koperasi

    1. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang

    2. Foto copy KTP pimpinan/ketua koperasi

    3. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    4. Foto copy Surat ijin Tempat Usaha dari instansi yang membidangi bagi kegiatan usaha perdagangan

        yang disyaratkan Surat Ijin Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

        berlaku

    5. Neraca Awal

    6. Foto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB tempat usaha

D. Perusahaan Persekutuan (CV)

    1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri

    2. Foto copy KPT pemilik/penanggung jawab perusahaan

    3. Foto copy Nomor Pokok Wajib perusahaan/NPWP perusahaan

    4. Foto copy Surat ijin Tempat Usaha dari instansi yang membidangi bagi kegiatan usaha perdagangan

        yang disyaratkan Surat Ijin Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

        berlaku

    5. Neraca Awal

    6. Foto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB tempat usaha

Read More

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) - Kota Malang

• Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia
  1. Mengisi Formulir yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
     • Daftar Tenaga Teknik Perusahaan;
     • Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan:
     • Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
     • Daftar Peralatan Perusahaan;
     • Daftar Pengalaman Perusahaan;
  2. Fotokopi Sertipikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dilegalisir pejabat berwenang;
  3. Fotokopi Izin Gangguan (HO), dengan menunjukkan aslinya;
  4. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemiliki/Pimpinan Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  7. Fotokopi ijazah dan pengalaman teknik Pemilik/Pimpinan Perusahaan yang dilegalisir pejabat berwenang;
  8. Fotokopi ijazah tenaga teknik (minimal Sekolah Menengah Kejuruan) yang dilegalisir pejabat berwenang;
  9. Fotokopi registrasi Perusahaan Jasa Konsrtuksi yang dikeluarkan oleh lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dilegalisir pejabat berwenang;
  10. Fotokopi Sertipikat Perusahaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi atau Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  11. Fotokopi registrasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  12. Fotokopi Sertipikat untuk Tenaga Konstruksi yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau Asosiasi Perubahan Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  13. Foto berwarna Pemilik/Pimpinan Perusahaan ukuran 4×6 cm 2 (dua) lembar;
  14. IUJK asli yang masih berlaku bagi permohonan her registrasi IUJK;
  15. IUJK lama asli bagi permohonan perpanjangan IUJK;
  16. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan fotokopi IUJK yang hilang bagi permohonan penggantian IUJK yang rusak dengan menunjukkan dan menyerahkan IUJK asli yang rusak.
• Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing
  1. Memiliki tanda registrasi berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Kantor Cabang yang dilegalisir pejabat berwenang;
  3. Memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan bagi pengajuan oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia;
  4. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a kecuali angka 4.
  
  Download Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Read More

Surat Izin Gangguan (HO) Pemerintah Kab. Malang

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

          Izin HO (hinder ordonantie) atau izin UU Gangguan berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

     “Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah”

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemberian izin HO, merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jadi, teknis pemberian izin HO bisa berbeda-beda di daerah-daerah, tergantung pada peraturan daerah di masing-masing tempat. (cp.hukum online)

Read More

Cara Membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Apabila Anda ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, salah satu langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan keberadaan kegiatan usaha Anda tersebut dan mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Izin untuk menjalan usaha perdagangan ini dinamakan Surat Izin Usaha Perdagangan, atau disingkat SIUP. SIUP merupakan dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang perseorangan maupun badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan.

Meskipun Anda hanyalah pedagang regional dalam skala kecil, maka Anda juga sebaiknya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP ini, karena pemegang SIUP tidak harus selalu pedagang berskala besar yang lingkup perdagangannya hingga mencapai lintas negara melainkan semua jenis pedagang. Sebelum masuk ke pembahasan tentang cara pembuatan SIUP, Anda perlu mengetahui dahulu jenis-jenisnya.

SIUP dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan besarnya modal yang digunakan dalam pendirian usaha, yaitu:

• SIUP Besar: untuk perusahaan dengan modal di atas Rp500.000.000
• SIUP Menengah: untuk perusahaan dengan modal berkisar antara Rp200.000.000 – Rp500.000.000
• SIUP Kecil: untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih pemilik lebih kecil atau sama dengan Rp200.000.000

Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seperti juga pengurusan pelbagai surat izin usaha lainnya, dapat dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau kotamadya atau di Kantor Pelayanan Perizinan setempat (di beberapa daerah ada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T).

Sebelum mengurus pembuatan SIUP, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat administrasi. Persyaratan administrasi untuk pembuatan SIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Pembagiannya sebagai berikut:

1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
• Fotokopi NPWP
• Surat Keterangan Domisili atau SITU
• Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
• Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
• Surat Izin Gangguan (HO)
• Izin Prinsip
• Neraca perusahaan
• Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
• Materai Rp6.000
• Izin teknis dari instansi terkait jika diminta

2. Untuk Koperasi

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
• Fotokopi NPWP
• Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
• Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
• Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
• Neraca koperasi
• Materai senilai Rp6.000
• Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
• Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.

3. Untuk Perusahaan Perseorangan

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
• Fotokopi NPWP
• Surat keterangan domisili atau SITU
• Neraca perusahaan
• Materai senilai Rp6.000
• Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
• Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.

4. Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
• Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
• Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
• Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
• Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
• Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)

Catatan: Jika tempat kegiatan usaha bukan milik sendiri, maka harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemilik sebagai bukti ketidak keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud. Surat Izin ini ditanda tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha.

Langsung saja klik Download untuk mendapatkan formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemerintah Kab. Malang

Download Formulir SIUP

Download Formulir SIUP PASAR

Read More